Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama selaku PPID Utama Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan benchmarking ke Komisi Informasi Pusat sebagai sarana penguatan bagi pengelola PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kegiatan ini di laksanakan secara offline di Komisi Informasi Pusat. (04/03/2022).
Kegiatan benchmaking dilaksanakan sebagai wadah belajar dan diskusi dengan KIP terkait standar pelayanan informasi publik dan klasifikasi informasi sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan pengelolaan pelayanan PPID di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan dilaksanakan nya kegiatan ini untuk mendapatkan pendalaman materi terkait standar pelayanan informasi publik dalam meningkatkan kualitas pengelolaan PPID Kementerian Hukum dan HAM.
PPID Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dipandang dapat memberikan arahan dan masukan mengenai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Kementerian Hukum dan HAM.
Hasil dari dilaksanakannya kegiatan benchmarking dengan Komisi Informasi Pusat pada tangal (04/08/2022) yaitu pelaksana PPID dapat mempelajari bentuk praktik pelayanan informasi publik yang berkualitas untuk diadopsi di dalam organisasi. Pelaksana PPID juga dapat menilai tingkat efisiensi, efektivitas dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Kementerian Hukum dan HAM, sehingga dapat diperbaiki guna meningkatkan kinerja PPID Kementerian Hukum dan HAM lebih baik lagi kedepannya.
