offer item LAYANAN INFORMASI

Prosedur Permohonan, tata cara memperoleh informasi, hak dan kewajiban pemohon dll

offer item INFORMASI PUBLIK

Informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat

offer item PROGRAM KEGIATAN

Program - program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra maupun kegiatan lainnya

offer item DATA DAN INFORMASI

Data dan informasi maupun sarana dan prasarana, LHKPN dll

Tugas :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
  2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
  6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
  7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
  10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
  11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut:

Visi :
"Masyarakat memperoleh kepastian hukum".
Misi :
  1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
  2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
  3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
  4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
  5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi  Kementerian Hukum dan HAM; serta
  6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM  yang profesional dan berintegritas.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM RI

 

 

 

 

 

 

Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum dan HAM

 

 

 

 

menteri hukum dan ham

I. PIMPINAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)

MENTERI HUKUM DAN HAM RI

Nama : YASONNA H LAOLY, SH, M.Sc, Ph.D

sekjen bambang rantam

II. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)

SEKRETARIS JENDERAL

Nama : BAMBANG RANTAM SARIWANTO

NIP     : 19601215 198802 1 001

TTL     : Pekalongan, 15/12/1960

 

no photo

III. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN

KERJASAMA LUAR NEGERI

Nama 

NIP    

 

 

IV. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) 11 UNIT   

     UTAMA ESELON I

     SELURUH ATASAN PPID 11 UNIT UTAMA ESELON I



 

       IV.(I) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) UNIT UTAMA

 

                SELURUH 11 UNIT UTAMA UTAMA ESELON I

 

V. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)

    KANTOR WILAYAH

    SELURUH KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANTOR WILAYAH

      V.(I) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)

              KANTOR WILAYAH

              KASUBBAG HUMAS DAN LAPORAN KANTOR WILAYAH

VI. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) UPT

SELURUH KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN/ IMIGRASI/ YANKUM