- Latar Belakang PPID
- Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.
- Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.
- Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek legal dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAMNomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 Tata cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Visi dan Misi
- Visi
- Terwujudnya layanan informasi publik yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi
- Suatu usaha untuk memberikan informasi publik sesuai Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan layanan informasi publik;
- Memberikan akses seluar-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana;
- Pengelolaan informasi dan dokumentasi dilakukan dengan prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik);
- Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan;
- Misi
- Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik;
- Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
- Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi;
- Visi
- Moto Pelayanan dan SANDI
- Moto Pelayanan Informasi
- “Jangan ragu mengunjungi desk informasi kami, petugas informasi kami siap membantu Anda”
- SANDI
- “Siap Melayani Dokumentasi dan Informasi”
- Moto Pelayanan Informasi
- Tugas dan Fungsi
- Melakukan pengelolaan informasi publik;
- Menyampaikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- Melakukan pemutakhiran dalam pengelolaan maupun pengembangan digital;
- Menyediakan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pelayanan informasi.
Temukan Informasi Publik Kemenkumham
 |
DAFTAR INFORMASI PUBLIK |
Informasi Publik Secara Berkala, Informasi Publik Setiap Saat, dan Informasi Publik Serta Merta
|
INFORMASI PUBLIK BERKALA |
Profil Kementerian, Struktur Organisasi, LHKPN, Renstra dan Renja, RKAKL, Kalender Kegiatan, Laporan Kinerja, dll
|
INFORMASI PUBLIK SETIAP SAAT |
Informasi Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan; MoU dan Kerjasama, Data Inventaris dan Asset, SOP, dll
|
INFORMASI PUBLIK SERTA MERTA |
Informasi Publik Serta Merta, dll
P P I D U N I T U T A M A
K E M E N T E R I A N H U K U M D A N H A M
