Eselon I

Eselon II

	Sekretaris Inspektorat Jenderal Drs. Tholib, SH., MH. NIP. 19630811 198811 1001		Inspektur WIlayah I  Ahmad Rifa'i, SH., MH. NIP. 19621213 198603 1001
	Inspektur WIlayah II Icon Siregar, S.H. NIP. 19630417 198303 1 001		Inspektur Wilayah III Drs. Khairuddin, M.Si. NIP. 19620201 199003 1001
	Inspektur Wilayah IV Luluk Ratnaningtyas, SH., M.Hum. NIP. 19631001 199103 2001		Inspektur Wilayah V Budi, SH. NIP. 19621125 198903 1002
	Inspektur Wilayah VI Drs. Marasidin, Bc.I.P., M.H. NIP.  19640425 199001 1 001

Eselon III

	Kepala Bagian Umum Joko Martanto, SE., M.Si. NIP. 19720305 199903 1 007		Kepala Bagian Keuangan Sarwadi, SH., MH. NIP. 19640515 198503 1 016
	Kepala Bagian Program, Humas Dan Pelaporan Nanih Kusnani, A.Md., S.Sos., M.Ak., QIA., C.SEP NIP. 19721204 199903 2 001		Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan Slamet Iman Santoso, SE., MM. NIP. 19750520 200112 1 002
	Kepala Bagian Kepegawaian Muhamad Mufid, S.Ag., M.Si., MH. NIP. 19760304 200501 1 001

Sejarah Inspektorat Jenderal

Bermula sejak tahun 1953, Fungsi Pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman yang ditunjuk berdasarkan “Bijblad” 10773 jo 11552, Tambahan Lembaran Negara 1953 nomor 443 dan Keputusan Presiden nomor 180/1953-T.L.N 1953 nomor 465. Inspeksi-inspeksi kas dalam lingkungan Departemen Kehakiman diadakan pada waktu-waktu tertentu atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

Sejak tahun 1954, berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan tanggal 20 Oktober 1953 Nomor 248372/G.T., fungsi pengawasan dilakukan oleh Sub Bagian Pengawasan, yang merupakan Sub Bagian Keuangan Departemen Kehakiman dengan tugas :

1. Melakukan inspeksi-inspeksi;
2. Mengawasi penerimaan-penerimaan Negara dan penyetorannya ke Kas Negara.

Baru pada akhir tahun 1966, organisasi pengawasan dalam lingkungan Departemen Kehakiman mulai berkembang, dengan dibentuknya Inspektorat Jenderal berdasarkan Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 Pasal 2 Ayat (6), yang merupakan alat pelaksana utama Pengawasan Departemen, dengan tugas pokok membantu Menteri dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dari semua Unit dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 3 Nopember 1966, dikeluarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian tugas Departemen. Dalam lampiran Pasal 6 Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/11/1966 diatur mengenai struktur organisasi dan pembagian tugas Departemen Kehakiman yang menyebutkan bahwa Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman merupakan unsur Pembantu Pimpinan/ Badan Kontrol yang tersusun atas Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman; Inspektur-Inspektur dan Inspektur Pembantu sekaligus mengangkat Bapak OESMAN SAHIDI, SH SEBAGAI Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Pertama. 

Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/11/1966 tanggal 3 Nopember 1966 inilah, maka setiap tanggal 3 Nopember ditetapkan sebagai hari jadi Inspektorat Jenderal. Berikut urutan para Inspektur Jenderal terdahulu hingga saat ini dijabat oleh Ir. Razilu, M.Si.

INSPEKTUR JENDERAL DARI MASA KE MASA

OESMAN SAHIDI INSPEKTUR JENDERAL Ke – 1 Periode 1966 s.d 1975	SOEHARTONO INSPEKTUR JENDERAL Ke – 2         Periode 1975 s.d 1980	KAMIL KAMKA INSPEKTUR JENDERAL Ke – 3   Periode 1980 s.d 1985	SINGGIH         INSPEKTUR JENDERAL Ke – 4 Periode 1985 s.d 1988
MOH. HASAN INSPEKTUR JENDERAL Ke – 5 Periode 1988 s.d 1990	RIDWAN SANI INSPEKTUR JENDERAL Ke – 6         Periode 1990 s.d 1996	SOEJATNO INSPEKTUR JENDERAL Ke - 7      Periode 1997 s.d 2000	R. KOESLAN REKSODIRDJO INSPEKTUR JENDERAL Ke – 8 Periode 2000 s.d 2004
R. RACHSOBAWONO INSPEKTUR JENDERAL Ke – 9 Periode Mei s.d Okt 2005	MARVEL H. MANGUNSONG INSPEKTUR JENDERAL Ke – 10       Periode 2006 s.d 2008	SAM L. TOBING INSPEKTUR JENDERAL Ke – 11    Periode 2008 s.d 2012	AGUS SUKISWO INSPEKTUR JENDERAL Ke – 12 Periode 2013 s.d 2015
AIDIR AMIN DAUD INSPEKTUR JENDERAL Ke – 13 Periode 2015 s.d 2018	JHONI GINTING INSPEKTUR JENDERAL KE - 14 Periode 2018 s.d 2020	ANDAP BUDHI REVIANTO INSPEKTUR JENDERAL KE - 15 Periode 2020 s.d 2021	RAZILU INSPEKTUR JENDERAL KE - 16 Periode 2021 s.d sekarang

Visi dan Misi

VISI MISI

PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

Kementerian Hukum dan HAM menuangkan visi misi pembangunan nasional tersebut dalam Visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

KETERKAITAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMN, VISI MISI PRESIDEN, VISI MISI KEMENKUMHAM DAN VISI MISI INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan bahwa isu strategis pembangunan hukum ada 4 (empat) pilar yaitu :

ISU STRATEGIS RPJM TAHUN 2020 s.d. 2024

Dengan 4 (empat) arah kebijakan pembangunan hukum dibidang yaitu :
 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM

VISI MISI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2020-2024

VISI :

Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Innovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

 MISI :

Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirumuskan ke dalam 5 (Lima) Misi, antara lain :

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Sebagai implementasi dan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai konsekuensinya Inspektorat Jenderal dituntut untuk dapat berperan sebagai Quality Assurance  dan Consulting serta mengawal tercapainya target kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia sesuai tugas dan fungsinya. Inspektorat Jenderal sebagai lapisan pertahanan lapis ke tiga dalam pelaksanaan  tugas dan fungsi guna mengawal kinerja Kementeian Hukum dan HAM.

VISI MISI

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

VISI :

Visi Inspektorat Jenderal sama dengan Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Innovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan Inspektorat Jenderal dan pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM. Tugas dan kewenangan Inspektorat Jenderal diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. Inspektorat Jenderal mengemban misi Kementerian Hukum dan HAM nomor 7 yaitu :

 MISI :

 “Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan”

Bersama dengan Sekretariat Jenderal, Balitbang Hukum dan HAM serta BPSDM Hukum dan HAM. Sebagai implementasi misi tersebut, Inspektorat Jenderal dalam menjabarkan visi melalui misi sebagai berikut:

Misi Inspektorat Jenderal ini berkaitan dengan peran Inspektorat Jenderal melalui dua peran utama yaitu assurance dan consulting dalam mengawal penongkatan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan peran tersebut, fungsi utama adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi stakeholder (Menteri Hukum dan HAM/ Pimpinan Satuan Kerja) untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja dan pengelolaan keuangan negara, memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu dalam mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem.

Dalam mencapai misi ini, percepatan  kinerja Inspektorat dapat tercapai dengan dilaksanakannya kerjasama antara APIP dan Pengawasan Ekternal maupun Instansi terkait dalam mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, misi ini diperlukan sebagai strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Inspektorat Jenderal. Penjabaran misi ini merupakan bentuk tanggung jawab  Inspektorat Jenderal  turut serta dalam mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan terpadu dengan instansi terkait (BPKP, KPK, BPK dan ORI), pengawasan atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Menteri Hukum dan HAM dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani (current issues).

Penjabaran misi ini terus dioptimalkan oleh Inspektorat Jenderal agar hasil pengawasannya mempunyai manfaat dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama stakeholders utama, yang tercermin dari tanggapan positif ataupun apresiasi para pengguna terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, kepatuhan pada standar profesi, penataan proses kerja internal, dan sistem kendali mutu yang dapat menunjang peningkatan kualitas hasil pengawasan.

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

FUNGSI