1. Latar Belakang PPID
   Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.
   Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.
   Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek legal dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAMNomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 Tata cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Visi dan Misi
   Visi
   Terwujudnya layanan informasi publik yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi

Visi dan Misi

Visi

Visi

 Visi   

1Layanan Informasi Publik

Suatu usaha untuk memberikan informasi publik sesuai Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

 2Profesional  

Memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan layanan informasi publik;

 3Transparan  

Memberikan akses seluar-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana;

 4Akuntabel  

Pengelolaan informasi dan dokumentasi dilakukan dengan prinsip good governance (tata kelola  pemerintahan yang baik);

 5Peran Aktif  Masyarakat  

Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif  dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan  maupun  pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan;

     Misi 1Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2Meningkatkan kualitas layanan informasi publik; 3Meningkatkan profesionalisme SDM layanan  informasi publik; 4Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik; 5Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi;