MONITORING DAN EVALUSASI IMPLEMENTARI UU 14 TAHUN 2008 DI KANWIL DI YOGYAKARTA

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), informasi merupakan kebutuhan pokok bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

 

Undang-Undang KIP membantu terwujudnya komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan clean government, dengan demikian keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Eko Cahyanto, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi UU Nomor  14 Tahun 2008 tentang KIP.

 

Acara ini diikuti oleh 30 orang peserta dari UPT Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Dalam kegiatan ini juga disosialisasikan UU KIP oleh Muhamad Mufid dari Biro Humas dan KLN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. (Humas Kanwil DIY)

monev kip1 jogja

monev kip2 jogja