Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Kanwil Sulut

manado 1


Manado (27/09)- Biro Humas dan KLN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara. Acara ini diikuti seluruh UPT dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Manado. Dalam pengarahan pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi Sulawesi Utara, Susilo, mengatakan bahwa UU No. 14 Tahun 2008 ini telah lama diundangkan dan harus dijalankan. "Semua Unit Pelayanan Teknis yang ada Di Sulawesi Utara telah mempunyai PPID," terang Susilo. Tetapi implementasi dan evaluasi belum pernah dilakukan, sambung Kadivmin Sulut ini. Kedatangan tim dari Biro Humas dan KLN menjadi sebuah harapan bagaimana implementasi dan evaluasi penerapan UU ini dapat terlaksana dengan baik.


Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Hubungan Pers dan Media Fitriadi Agung Prabowo mengatakan bahwa penerapan UU No. 14 tahun 2008 ini menjadi agenda nasional dan menjadi hal yang penting dalam pemerintahan, karena salah satu agenda besar dari tercapainya reformasi birokrasi adalah keterbukaan dari masing-masing instansi atau kementerian dalam memberikan pelayanan maupun informasi. "Perlu ada penajaman pemahaman tentang implementasi dari UU ini, karena sekarang kita bukan lagi memperdebatkan tentang isi dari UU ini tapi lebih pada bagaimana implementasi dan penerapan dilapangan" tegas Fitriadi.


Fitriadi juga memaparkan beberapa data yang bisa menjadi bahan evaluasi tentang ketidak berhasilan beberapa kementerian yang berujung pada sangsi pidana. "Ini menjadi PR kita bersama bagaiamana Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat, baik yang diminta langsung ataupun yang diumumkan," lanjut dedet.
Acara ini juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dimana beberapa peserta mengungkapkan beberapa permasalahan dalam menjalankan fungsi sebagai PPID di satker masing-masing. Pertanyaan dan masukan ini juga menjadi catatan penting untuk Biro Humas dan KLN untuk dijadikan masukan bagi pejabat-pejabat terkait, sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan secara sinergis antara semua lini dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam acara ini Biro Humas dan KLN menugaskan dua orang yaitu Fitriadi Agung Prabowo dan Dudi Hendrabudi.

manado 3

manado 4