DPR, Akademisi, dan Praktisi Hukum Apresiasi Draft Rancangan KUHP dan KUHAP

20130611 apresiasi hukum 01

Jakarta - Pemenrintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membuat Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab yang nantinya akan menjadi acuan para penegak hukum ini telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (06/03).

 

Untuk lebih memasyarakatkan Draft Rancangan KUHP dan KUHAP, Kemenkumham menyelenggarakan acara diskusi kepada insan media yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (02/04). Dalam acara diskusi bulanan kali ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain, anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Indra, akademisi dan pakar hukum dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana, dan praktisi hukum yang juga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Candra M. Hamzah.

 

Menurut Denny, diskusi ini dilakukan sebagai upaya perwujudan dari azas keterbukaan, dengan demikian, masukan lebih luas baik secara lisan maupun tulisan dapat diserap. "Diskusi bulanan ini untuk membicarakan isu-isu aktual terkait draf rancangan KUHP dan KUHAP. Topik ini dipilih agar kandungan dari rancangan KUHP dan KUHAP dapat dipahami lebih utuh, jangan terjebak pada pasal-pasal yang diperdebatkan, tetapi lihat secara utuh," ujar Wamenkumham.

 

Dalam rancangan ini, lanjut Wamenkumham, telah dilakukan reformasi melalui Undang-Undang (UU) Pidana. "Perkara ringan tidak harus selalu dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian, manula yang usianya di atas 70 tahun, atau anak di bawah usia 18 tahun yang melakukan tindak pidana yang kerugiannya tidak terlalu bernilai, tidak dimasukkan langsung ke lapas (lembaga pemasyarakatan). lalu, pidana hukuman mati menjadi hukum alternatif, yakni antara hukuman mati, hukuman tahanan seumur hidup, hukuman tahanan 20 tahun. Sedangkan, Kerja sosial dijadikan pidana pokok," tandas Denny.

 

Sementara itu, menurut Indra, dirinya sangat mengapresiasi munculnya draf rancangan KUHP dan KUHAP yang telah diberikan pemerintah. KUHP dan KUHAP yang dipakai sekarang, yang merupakan peninggalan bangsa penjajah, bangsa
kolonial sudah harus diganti dengan KUHAP dan KUHAP yang bernilai ke-Indonesia-an, bernilai luhur, dan bernilai keagamaan. "Kebutuhan akan KUHP dan KUHAP baru sudah lama dirindukan. Bahkan di Belanda-pun sudah mengalami banyak perubahan. Setelah menunggu empat Menteri akhirnya muncul juga," jelas Indra.

 

Indra berpendapat, peran media sangat penting untuk mensosialisasikan rancangan KUHP dan KUHAP. "Jangankan masyarakat umum, para penegak hukum dan pakar hukum saja kadang salah menafsirkan suatu pasal. Jangan hanya masalah santet, dan perzinahan yang hanya 0,5 % dari rancangan," ungkap Indra.

 

Senada dengan Indra, Candra M. Hamzah juga mengapresiasi munculnya draf rancangan KUHP dan KUHAP. Dirinya juga berpendapat bahwa, media sangat berperan dalam menyampaikan pesan dan membantu memahami dari draf rancangan KUHP dan KUHAP kepada masyarakat luas. "Rekan-rekan media harus membantu masyarakat. Jangan membuat masyarakat tambah bingung," ujar Candra.

Lain halnya dengan Ganjar, meski mengapresiasi draf rancangan KUHP dan KUHAP, dirinya menilai, dalam rancangan ini berisikan teori dan doktrin yang menjadi pasal. "Ini tidak baik, nantinya mengurangi nilai proses penegakan hukum. Sekarang bola sudah di DPR, mudah-mudahan DPR cerdas untuk memperbaiki pasal demi pasal," tutur Ganjar.

 

20130611 apresiasi hukum 02

 

20130611 apresiasi hukum 03

(Zaka, Zeqi, Yosi)