offer item DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik Secara Berkala, Informasi Publik Setiap Saat, dan Informasi Publik Serta Merta

offer item INFORMASI PUBLIK BERKALA

Profil Kementerian, Struktur Organisasi, LHKPN, Renstra dan Renja, RKAKL, Kalender Kegiatan, Laporan Kinerja, dll

offer item INFORMASI PUBLIK SETIAP SAAT

Informasi Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan; MoU dan Kerjasama, Data Inventaris dan Asset, SOP, dll

offer item INFORMASI PUBLIK SERTA MERTA

Informasi Publik Serta Merta, dll

Kebijakan Umum tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Hukum dan HAM

1.Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

REKAPITULASI PERMINTAAN, KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

 

Tahun 2010

No

Nama Pemohon

Pekerjaan

Alamat

Informasi yang Diminta

Alasan Permintaan Informasi

Tanggapan dan

Tindak Lanjut

01.

Muhammad HS

Wiraswasta

Jl. Harapan Indah No. 1 RT 02/12 Cipinang Melayu, Jakarta Timur

  1. 01.Pembentukan Warung Konsultasi Hukum oleh Kemenkumham di 5 (lima) Kecamatan di DKI Jakarta dengan rincian alamat lengkap, struktur organisasi dan personalianya, rincian kegiatan dan anggarannya tahun 2010.

 

  1. 02.Data rincian Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham tahun anggaran 2009.

 

  1. 03.Data rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kemenkumham tahun anggaran 2010.

 

  1. 04.Data rekapitulasi kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, yang telah selesai dilaksanakan pada triwulan 1 (satu) dan triwulan 2 (dua), yang memuat informasi nama kegiatan, jumlah anggaran, metode pengadaan (swakelola, penunjukan langsung, pemilihan langsung, lelang), nama penyedia barang/jasa, dan alamat penyedia barang/jasa.

 

  1. 05.Salinan dokumen SOP (Standard Operasional Procedure) Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi (narapidana teroris, narkotika dan korupsi)

 

  1. 06.Salinan dokumen Peraturan Bersama Mahkumjakpol yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2010.

 

Bahan referensi kegiatan advokasi masyarakat LSM Sahabat Muslim.

Telah dipenuhi.

02.

Muhammad HS

Wiraswasta

Jl. Harapan Indah No. 1 RT 02/12 Cipinang Melayu, Jakarta Timur

  1. 01.Daftar Informasi Publik di lingkungan Kemenkumham yang terdiri dari:

-          Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;

-          Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

-          Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

-          Informasi yang dikecualikan.

 

  1. 02.Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

  1. 03.Salinan peraturan dan atau Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan atau Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemenkumham.

 

  1. 04.Daftar nama narapidana korupsi yang sudah bebas dari Lapas di seluruh Indonesia dari tahun 2000 sampai 2010 yang memuat keterangan nama narapidana, jabatan yang bersangkutan di Badan Publik, vonis yang dijatuhkan, tanggal masuk lapas, tanggal bebas, jumlah remisi yang diperoleh, pembebasan melalui prosedur bebas biasa atau pembebasan bersyarat atau melalui asimilasi.

 

  1. 05.Daftar nama narapidana terorisme yang sudah bebas dari lapas di seluruh Indonesia dari tahun 2000 sampai 2010 yang memuat keterangan nama narapidana, vonis yang dijatuhkan, tanggal masuk lapas, tanggal bebas, nama dan lokasi lapas yang dihuni, jumlah remisi yang diperoleh, pembebasan melalui prosedur bebas biasa atau pembebasan bersyarat.

 

 

Telah dipenuhi.

Tahun 2011

03.

Muhammad HS

Wiraswasta

Jl. Harapan Indah No. 1 RT 02/12 Cipinang Melayu, Jakarta Timur

  1. 01.Salinan Format Pengumuman Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para pejabat di lingkungan Kemenkumham berdasarkan status laporan terakhir tahun 2010.

 

  1. 02.Salinan dokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (pasal 38 dan 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

 

  1. 03.Salinan dokumen Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik kepada Kemenkumham dan atau satuan kerja di lingkungan Kemenkumham sampai bulan Oktober 2010, yang memuat keterangan nama pemohon, pekerjaan pemohon, alamat pemohon, informasi yang dimohon, alasan permintaan informasi, tanggapan dan tindak lanjut oleh Kemenkumham.

 

  1. 04.Salinan dokumen RKAKL dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, untuk RKAKL tahun anggaran 2011.

 

  1. 05.Salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, untuk Laporan Keuangan semester I (satu) tahun anggaran 2010 beserta seluruh dokumen pendukungnya.

 

Publikasi dan Advokasi.

Telah mengirimkan Surat Nomor SEK.5.HM.02.03 – 10 tanggal 5 Januari 2011 dengan perihal sebagaimana pokok surat sebagai jawaban dari permohonan informasi publik yang dimaksud.

Telah dipenuhi sesuai dengan putusan Sidang Ajudikasi KIP.

04.

Center for Detention Studies (CDS)

LSM

Jl. Pisangan Lama III No. 1 RT 003, Pisangan Timur, Jakarta Timur 13230 Telp. 021- 92296292, Fax. 021 - 47866387

Website: www.cds.or.id

  1. 01.Informasi dan salinan informasi mengenai analisa kebutuhan pembangunan Lapas/Rutan Baru dan analisa dampak lingkungan pembangunan Lapas/Rutan Baru;

 

  1. 02.Informasi dan salinan informasi mengenai cetak biru pembangunan Lapas/ Rutan Baru;

 

  1. 03.Informasi dan salinan informasi alamat, kota/kabupaten dan provinsi dimana Lapas/ Rutan Baru tersebut dibangun;

 

  1. 04.Informasi dan salinan informasi proses tender dan pelaksana atau pemenang tender pembangunan Lapas/ Rutan Baru;

 

  1. 05.Informasi dan salinan informasi mengenai rincian anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan Lapas/ Rutan Baru;

 

  1. 06.Informasi dan salinan informasi mengenai korelasi berkurangnya over capacity dengan Lapas/ Rutan Baru.

 

 

Dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

05.

Muhammad HS

Ketua LSM Sahabat Muslim

Jl. Harapan Indah No. 1 RT 02/12 Cipinang Melayu, Jakarta Timur

Salinan seluruh dokumen resmi terkait kegiatan dan anggaran seleksi calon anggota KPK tahun 2011.

Pengawasan masyarakat

Telah mengirimkan Surat Nomor SEK.5.HM.02.03 – 404 tanggal 21 Juni 2011 dengan perihal sebagaimana pokok surat sebagai jawaban dari permohonan informasi publik yang dimaksud.

06.

Muhammad HS

Ketua LSM Sahabat Muslim

Jl. Harapan Indah No. 1 RT 02/12 Cipinang Melayu, Jakarta Timur

  1. 01.Laporan lengkap seluruh hasil pemeriksaan reguler dan non reguler Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 dan 2010 beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya;

 

  1. 02.Data rekapitulasi dan surat keterangan / pernyataan pinjam pakai / penggunaan kendaraan dinas perorangan roda 4 di lingkungan Kemenkumham RI;

 

  1. 03.Laporan pertanggungjawaban anggaran Biro Humas dan KLN pada periode Triwulan 1 (satu) lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya, tahun 2011.

 

 

Telah mengirimkan Surat Nomor SEK.5.HM.02.03 – 487 tanggal 3 Agustus 2011 dengan perihal sebagaimana pokok surat sebagai jawaban dari permohonan informasi publik yang dimaksud.

07.

ICJR

 

 

Data Anggaran Pembangunan Lapas di APBN-P 2011.

 

 

Telah dipenuhi.

08.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

 

 

Informasi terkait Surat Keputusan (SK) Pemberian Remisi Atas Nama Pollycarpus Budihari Priyanto Terhitung Sejak Tahun 2006 Hingga September 2011.

 

 

Telah dijawab.

09.

Muhammad HS

Wiraswasta

Jl. Harapan Indah No. 1 RT 02/12 Cipinang Melayu, Jakarta Timur

  1. 1.Laporan lengkap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2011, yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses berjalan, dan yang akan segera dilaksanakan, yang dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham dan/atau Menteri Hukum dan HAM RI.
  2. 2.Dokumen lengkap pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenkum RI pada tahun 2011, beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya.

 

Advokasi Pengawasan masyarakat dan Publikasi Informasi Badan Publik.

Selesai di tahap mediasi.

10.

Mumun Kurnia

 

 

Permohonan salinan akte pendirian PT Idola Bangun Idea dan/atau data nama-nama pendirian Perusahaan PT Idola Bangun Idea

 

Permohonan Pemohon diatur dalam PNPB Kementerian Hukum dan HAM. Pemohon merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan dan mengajukan sengketa ke KIP dan telah selesai di tahap mediasi. Permohonan Pemohon dapat dipenuhi jika Pemohon telah membayar PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2012

11.

Yulia Fatma Asri

 

 

Tata cara dan SOP permohonan informasi di Kementerian Hukum dan HAM.

 

 

Telah dipenuhi.

 

12.

Marlina Adelin Rotty, SH, SPN

Karyawati

Jl Tebet Barat X No. 6 RT 005 RW005 Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan

Prosedur untuk pindah kantor notaris ke Jakarta

 

Telah dipenuhi.

 

13.

Arigayota Darhadi NK

 

Bekasi

Pendaftaran CPNS Kemenkumham

 

Informasi tersedia di webiste Kementerian Hukum dan HAM dan telah disampaikan kepada Pemohon informasi.

 

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

 

1) Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

 

2) Pemohon Informasi Publik
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

 

3) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik adalah Sekretariat Jenderal, Unit Utama Eselon 1, dan Kantor Wilayah dan Unit Pelayanan Teknis.

 

4) Tata Cara Permohonan Informasi Publik

 

a) Tertulis:
• Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh petugas atau membuat surat permohonan sesuai dengan ketentuan.
• Membayar biaya salinan dan/atau biaya pengiriman sesuai dengan standar biaya perolehan Informasi Publik

 

b) Tidak Tertulis:
• Menyampaikan identitas lengkap pemohon kepada petugas termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi.
• Menyampaikan rincian informasi yang dibutuhkan
• Menyampaikan tujuan penggunaan informasi yang dibutuhkan
• Menyampaikan cara memperoleh informasi (melihat, membaca, mendengar, mencatat, atau meminta salinan dokumen)
• Menyampaikan cara mendapatkan salinan informasi (mengambil langsung, surat tercatat (pos/kurir), faksimili, email)
• Membayar biaya salinan dan/atau biaya pengiriman sesuai dengan standar biaya perolehan Informasi Publik.

 

5) Tata Cara Pelayanan Informasi Publik

a) Pemohon dapat melihat atau mendengarkan dokumen yang akan diminta sebelum mengajukan permohonan secara resmi guna kepentingan permohonanya, sepanjang dokumen tersebut bukan termasuk informasi yang dikecualikan.
b) Petugas menuangkan permohonan dalam formulir permohonan apabila permohonan diajukan secara tidak langsung (melalui perantara sarana komunikasi, seperti surat tercatat, email, faksimili)
c) Petugas melakukan klarifikasi apabila permohonan kurang lengkap (3 hari kerja sejak permohonan diterima dalam hal permohonan diajukan secara tidak langsung)
d) Petugas melakukan pencatatan pada register permohonan Informasi Publik
e) Petugas memberikan tanda terima permohonan (formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran) pada saat permohonan diajukan, apabila permohonan diajukan secara langsung dengan mendatangi Meja Informasi
f) Petugas memberikan tanda terima permohonan (formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran) bersamaan surat pemberitahuan tertulis, apabila permohonan diajukan secara tidak langsung (melalui perantara sarana komunikasi, seperti surat tercatat, email, faksimili)
g) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja:
i. Petugas memberikan pemberitahuan tertulis dan salinan informasi yang dimohon apabila permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
ii. Petugas memberikan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi apabila permohonan ditolak
h) Petugas dapat memperpanjang pemberian surat pemberitahuan dan pemberian salinan informasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan tidak dapat diperpanjang apabila:
i. Kementerian Hukum dan HAM belum menguasai atau mendokumentasikan informasi yang dimohon
ii. PPID belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk dikecualikan atau tidak.
i) Perpanjangan waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf (h) diberitahukan secara tertulis beserta alasannya oleh petugas pada saat alasan-alasan perpanjangan waktu pelayanan ditemukan.

 

6) Tata Cara Mengajukan Keberatan

a) Alasan pengajuan keberatan:
i. penolakan atas permohonan Informasi Publik dengan alasan pengecualian/informasi rahasia;
ii. tidak disediakannya informasi berkala;
iii. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
iv. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
v. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
vi. pengenaan biaya yang tidak wajar;
vii. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur.

b) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh petugas atau membuat surat tertulis.

c) Keberatan karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka i ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dengan melalui PPID/petugas informasi di Biro Humas dan KLN.

 

Kepada
Yth. Sekretaris Jenderal
d/a Kepala Biro Humas dan KLN Selaku PPID Kementerian Hukum dan HAM
Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. +62 21 5253167

d) Keberatan karena alasan sebagaimana pada huruf (a) angka ii-vii ditujukan kepada Atasan PPID di setiap tingkatan dimana permohonan diajukan melalui petugas:

 

i. Sekretaris Jenderal ditunjuk kepada Kepala Biro Humas dan KLN :
Kepada
Sekretaris Jenderal
d/a Kepala Biro Humas dan KLN Selaku PPID Kementerian Hukum dan HAM
Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. +62 21 5253167

 

ii. Sekretaris Unit Utama Eselon 1 ditujukan kepada Humas Unit Utama
Kepada
Yth. Unit Utama Eselon 1 ....
d/a Humas Unit Utama Eselon 1 selaku PPID Unit Utama Eselon 1 ....
Jalan ....(lengkapi)
Telp. ....(lengkapi)

 

iii. Kepala Divisi Administrasi ditujukan kepada Humas Kantor Wilayah:
Kepada
Yth. Kepala Divisi Administrasi....
d/a Humas Kanwil.....selaku PPID Kanwil....
Jalan ....(lengkapi)
Telp. ....(lengkapi)

 

e) Surat keberatan memuat informasi tentang:
i. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
ii. tujuan penggunaan Informasi Publik;
iii. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
iv. alasan pengajuan keberatan;
v. kasus posisi permohonan Informasi Publik;
vi. tuntutan keberatan yang dimohonkan;
vii. nama dan tanda tangan Pemohon atau kuasanya

 

7) Tata Cara Pengelolaan keberatan

a) Petugas yang menerima formulir permohonan keberatan atau surat permohonan keberatan memberikan tanda terima berupa formulir keberatan (asli).
b) Dalam hal permohonan diajukan melalui surat, petugas menuangkan dalam formulir dan memberikan formulir (asli) sebagai tanda terima yang diberikan selambat-lambatnya bersamaan dengan pengiriman surat tanggapan atas keberatan.
c) Petugas menyimpan salinan tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) sebagai berkas kelengkapan register keberatan.
d) Petugas meregister keberatan pada saat permohonan diterima dan memberikan berkas kelengkapan register keberatan (formulir dan/atau surat keberatan) kepada PPID pada hari diterimanya keberatan.
e) PPID meneruskan berkas kelengkapan register keberatan (formulir dan/atau surat keberatan) kepada Atasan PPID yang berwenang pada hari diterimanya keberatan.
f) Atasan PPID yang bersangkutan menjawab keberatan yang telah diajukan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh petugas
g) Jangka waktu pelaksanaan keputusan Atasan PPID dihitung termasuk (tidak melebihi) 30 (tigapuluh) hari kerja sebagaimana pada huruf (f)

 

8) Saran dan Masukan

Sampaikan saran dan masukan melalui:
Alamat surat :....(Alamat PPID Kemenkumham yang bersangkutan)
Telp :.....(Nomor kontak PPID Kemenkumham yang bersangkutan)
Faksimili :.....(Nomor kontak PPID Kemenkumham yang bersangkutan)
E-mail :.... (Email PPID Kemenkumham yang bersangkutan)

 

 

DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi public, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi public melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax. Telp/Fax: (021) 5253167

 

 

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

 

standar layanan

 

 

WAKTU PELAYANAN INFORMASI
Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Kementerian Hukum dan HAM penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

 

jam layanan2

 

 

MAKLUMAT PPID KEMENKUMHAM

 

" Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Maka Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku "

 

 

 

 

Lampiran Target Capaian Pelayanan Informasi Publik

P P I D   U N I T   U T A M A
K E M E N T E R I A N   H U K U M   D A N   H A M