offer item DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik Secara Berkala, Informasi Publik Setiap Saat, dan Informasi Publik Serta Merta

offer item INFORMASI PUBLIK BERKALA

Profil Kementerian, Struktur Organisasi, LHKPN, Renstra dan Renja, RKAKL, Kalender Kegiatan, Laporan Kinerja, dll

offer item INFORMASI PUBLIK SETIAP SAAT

Informasi Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan; MoU dan Kerjasama, Data Inventaris dan Asset, SOP, dll

offer item INFORMASI PUBLIK SERTA MERTA

Informasi Publik Serta Merta, dll

FAQ

1. Q : Apa yang dimaksud dengan PPID?

     A : PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

 

2. Q : Apa yang dimaksud dengan informasi publik Kementerian Hukum dan HAM?

     A : Informasi publik Kementerian Hukum dan HAM adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan dikirim oleh organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan informasi organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya dalam kerangka koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 

3. Q : Ada berapa macam informasi publik?

     A : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Tahun 2008, ada 4 (empat) jenis informasi publik, yaitu:

  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
  3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  4. Informasi yang dikecualikan.

 

4. Q : Informasi apa saja yang boleh diminta?

     A : Semua informasi boleh diminta kecuali yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

 

5. Q : Bagaimana cara memperoleh informasi publik?

     A : Pemohon dapat datang langsung ke loket informasi di lobby Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

 

6. Q : Siapa saja yang boleh meminta informasi publik?

     A : Siapa saja boleh meminta informasi publik, baik perseorangan maupun badan hukum dengan menyertakan fotokopi identitas dan fotokopi akta badan hukum untuk pemohon dari badan hukum. 

 

7. Q : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi publik?

     A : Informasi akan diberikan paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan dengan memberikan alasan secara tertulis.

 

 

 

P P I D   U N I T   U T A M A
K E M E N T E R I A N   H U K U M   D A N   H A M